Entries by ymkl.or.id

Belajar Bersama Menjadi Fasilitator Lapangan dan Pendamping Komunitas

Bogor – Agenda belajar bersama merupakan wadah mempertemukan setiap fasilitator lapangan yang bekerja mendampingi setiap komunitas dan para community organizers yang selama ini mengorganisir masyarakat di tingkat tapak dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan membangun kesadaran bersama dalam menuju perubahan sosial yang lebih adil. Selama ini, para pendamping komunitas dan community organizers selalu berjuang sendiri di […]

Masyarakat Adat Papua Ajukan Keberatan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Mengubah Kawasan Hutan  Menjadi Bukan Kawasan Hutan

Siaran Pers Tim Advokasi Solidaritas Merauke Kamis, 12 Februari 2026 Pada tanggal 10 Februari 2026 lalu, 12 orang perwakilan masyarakat adat dari Boven Digoel dan Merauke, Papua Selatan mengajukan Upaya administratif Keberatan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 dan 430 Tahun 2025 yang merubah kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di Papua Selatan seluas 486.939 […]

Penerbitan HGU Di Papua Selatan, Upaya Perampokan Alam dan Privatisasi Tanah Adat

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menerbitkan Surat Keputusan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 328.000 hektar, dengan dalih memastikan ketersediaan lahan sekaligus kepastian hukum hak atas tanah bagi pengembang Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional di Provinsi Papua Selatan.  SK HGU dan HGB ini diberikan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara. Hal […]

Presiden Prabowo Menyiapkan Bencana Bagi Papua

Dalam pengarahan ke kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (16/12/2025), Prabowo mempertegas “daerah Papua harus ditanam kelapa sawit untuk BBM, tebu dan singkong untuk etanol” semua bertujuan demi swasembada energi. Presiden Prabowo tidak belajar dari bencana ekologis Sumatera, akibat dari deforestasi masif bisnis ekstraktif perkebunan sawit dan kehutanan, telah mengakibatkan […]

Perlindungan hak-hak masyarakat adat, petani, nelayan dan kelompok rentan dalam kebijakan pembangunan sektoral

Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari Jakarta, 11 November 2025 Siaran Pers: Perlindungan hak-hak masyarakat adat, petani, nelayan dan kelompok rentan dalam kebijakan pembangunan sektoral Pangan dan Energi menjadi perhatian Pemerintah Indonesia dan bahkan digembar- gemborkan menjadi program prioritas, sementara perlindungan dan pengakuan hak- hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam (hutan, air dan hasil […]

Penerapan Prinsip Pembangunan Hijau dalam Kebijakan Pangan dan Energi Nasional

Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari Jakarta, 11 November 2025   Siaran Pers Seminar Nasional “Penerapan Prinsip Pembangunan Hijau dalam Kebijakan Pangan dan Energi Nasional” Pemerintahan Presiden Prabowo telah menetapkan Misi lima tahun pembangunan dalam masa pemerintahannya yang dikenal dengan Asta Cita. Berlandaskan pada Prinsip Ekonomi Pancasila, Asta Cita menempatkan ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia […]

Sihaporas Dalam Kepungan Kekerasan: Luka, Perlawanan, dan Hilangnya Sumber Hidup Akibat Serangan PT Toba Pulp Lestari

SIMALUNGUN – Lebih dari sebulan telah berlalu sejak Masyarakat Adat Sihaporas di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menjadi korban serangan brutal yang dilakukan oleh ratusan orang berseragam keamanan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Luka fisik perlahan sembuh, tetapi trauma, ketakutan, dan kehilangan sumber penghidupan masih membekas dalam kehidupan mereka hingga kini.. Serangan itu terjadi pada Senin, […]

Hari Pangan Sedunia: Hentikan Kriminalisasi, Upayakan Perlindungan, dan Pelibatan Masyarakat Adat dalam Kebijakan Pembangunan

Siaran Pers Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari   Tuntutan dan Desakan dari Masyarakat Adat Papua Barat Daya Pada Perayaan Hari Pangan Sedunia: “Hentikan Kriminalisasi, Upayakan Regulasi Perlindungan Kepada MA, dan Pelibatan MA dalam Kebijakan Pembangunan”  Sorong, Papua Barat Daya, 16-18 Oktober 2025   Sejak awal tumbuh suburnya perusahaan sawit di Sorong, belum […]

Membongkar Praktik Buruk Investasi Di Tanah Papua

Siaran Pers Sorong, Papua Barat Daya, 18 Oktober 2025. Memperingati Hari Pangan Internasional di Sorong: Membongkar Praktik Buruk Investasi Di Tanah Papua Tanah Papua saat ini mengalami situasi yang memprihatinkan. Kehadiran investasi di bumi cendrawasih ini membuat banyak masyarakat adat dan komunitas lokal di Papua dalam keadaan terjepit. Kehidupan mereka berubah sejak kehadiran industri-industri ekstraktif […]

Perlunya Regulasi Yang Berpihak Melindungi Pangan, Tanah, dan Masyarakat Adat di Sorong

Sorong, Papua Barat Daya – Pemerintah Kabupaten Sorong pada tahun 2021 berhasil mencabut 4 izin usaha perkebunan sawit dari 7 konsesi sawit yang ada di Kabupaten Sorong. Alasan dasar pencabutan izin berawal dari hasil laporan evaluasi perijinan kelapa sawit di Provinasi Papua Barat pada tahun 2018, sebelum Papua Barat Daya mekar menjadi satu provinsi sendiri […]