Mengawal Proses Remedi FSC

/0 Comments/in , , , /by

Kenapa penting mengawal proses remedi FSC?

FSC adalah kepanjangan dari Forest Stewardship Council dan merupakan badan sertifikasi keberlanjutan terbesar di dunia untuk kayu, kertas, dan bubur kertas. Pada tahun 2022, FSC memutuskan untuk membuka jalur bagi perusahaan yang melakukan konversi dan pelanggaran serius untuk Kembali menjadi anggota, mitra, maupun penerima sertifikat FSC.

Syaratnya, perusahaan harus melakukan remedi dampak sosial dan lingkungan. Masyarakat yang selama ini terdampak kegiatan perusahaan akan dilibatkan dan harus paham prosesnya agar remedi betul-betul terjadi.

 Remedi (pemulihan):

“Memperbaiki atau mengembalikan sesuatu sedekat mungkin dengan keadaan atau kondisi awal.” – Prinsip dan Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2011.

 

Untuk memahami alur remedi FSC akses bukunya bisa baca di sini

Sanariah Perempuan Penjaga Warisan Pengetahuan Tradisional

/0 Comments/in , , /by

Saat matahari pagi belum menampakan silaunya, Sanariah sudah beraktivitas di dapur. Menyalakan api tungku dan memanaskan air untuk menyiapkan suguhan kopi dan penganan untuk sarapan bagi orang rumah. Aktivitas Sanariah ini hal yang lumrah, sudah menjadi kebiasan Masyarakat Desa Paring Raya, Seruyan, Kalimantan Tengah. Setelah beres dengan urusan dapur, Sanariah menyiapkan peralatan untuk mengawali hari kerjanya. Bukan kerja pabrik atau perkebunan milik perusahaan, tapi interaksi langsung dengan alam hutan, kebun dan ladangnya.

Langkah kakinya turun bersamaan dengan sinar mentari yang menyelinap dari rimbunnya pepohonan di belakang rumahnya. Hari itu, Sanariah punya rencana mengunjungi lahan pertaniannya yang sudah ditanami padi ladang dan sekalian mencari rotan dan bamban yang tumbuh banyak di hutan sekitar kampung. Tanaman-tanaman itu jadi bahan kerajinan tangan, melimpah tersedia di alam seputar kampung. Selain berkebun dan berladang, Sanariah rajin membuat kerajinan tangan berupa tas, tikar, dompet, dan topi.

“Ada banyak bisa didapat seperti rotan, bamban, talam liar. Masih banyak di sekitar sini,” ungkap Sanariah.

Tangan-tangan Sanariah begitu lihai menganyam sebuah pesanan tas. Foto:Zulkifli M.

Menganyam adalah salah satu aktivitas kreatif yang masih dipertahankan oleh masyarakat khususnya para perempuan desa di Paring Raya. Keterampilan ini umumnya dimiliki oleh ibu-ibu dan beberapa remaja Perempuan, yang mereka peroleh secara turun-temurun dari keluarga dan kemudian terus dikembangkan melalui pengalaman serta pelatihan. Sanariah salah satu perempuan itu, dia turut mengajarkan perempuan desa untuk terus menganyam dalam setiap sesi pelatihan yang digagasnya.

“Awalnya memang tidak tahu, kan. Tapi karena sering lihat orang tua dulu dan belajar sekarang jadi lancar,” katanya.

Dari bahan rotan, pengrajin dapat menghasilkan lembaran anyaman yang belum dibentuk menjadi produk tertentu. Lembaran tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat tas, dompet, sandal, sepatu, dan berbagai produk lainnya.

Proses pembuatan setiap produk membutuhkan waktu yang berbeda-beda tergantung jenis, ukuran, dan tingkat kerumitan anyaman. Untuk membuat satu tas, misalnya, pengrajin membutuhkan waktu sekitar satu minggu. Pembuatan tikar membutuhkan waktu kurang lebih sepuluh hari, sedangkan lanjung dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu. Sanariah pernah bilang bahwa dari semua produk yang dia hasilkan itu, sepatu paling sulit secara teknis.

Kerajinan tangan masyarakat adalah produk pengetahuan tradisional yang berkelindan dengan sistem sosialnya, dikenal sebagai traditional occupation. Alam jadi sumbernya. Misalnya, buah rambutan yang masih muda atau belum matang adalah bahan pewarna alami. Buah tersebut direbus hingga menghasilkan warna hitam yang dapat digunakan untuk memberikan warna pada bahan anyaman. Motif anyaman bersumber dari sejarah, mitos dan tradisi. Pemanfaatan bahan alami ini menunjukkan adanya interaksi dengan alam menghasilkan pengetahuan lokal. Kerajian tangan salah satu saja dari artefak traditional occupation masyarakat, khususnya kaum perempuan.

Kegiatan menganyam tidak hanya menjadi bagian dari pelestarian keterampilan dan pengetahuan lokal, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga pengrajin. Produk yang dihasilkan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi maupun rumah tangga, tetapi telah memiliki pasar dan diminati oleh masyarakat di luar desa, bahkan telah dipasarkan ke sejumlah wilayah di luar pulau Kalimantan seperti Jakarta dan Jawa.

“Hasilnya lumayan membantu ekonomi ibu-ibu rumahan. Kalau saya sendiri satu bulan bisa mendapatkan hasil penjualan paling kecil 1 juta, tergantung pesanan. Semakin banyak maka keuntungan makin banyak,” ucap Sanariah sambil tersenyum.

Sanariah bukanlah orang yang pantang menyerah, meski sudah berumur 55 tahun. Perempuan itu terlalu aktif di masa tuanya. Dia juga membuat usaha rumahan seperti abon ikan toman (tahuman bahasa lokal) dan sambal ikan baung, serta membantu memasarkan hasil produk gula aren olahan para petani aren di kampungnya.

Ketersediaan bahan bakunya juga mudah didapatkan. Keberadaan Desa Paring Raya yang secara geografis berada dekat Sungai Seruyan membuat ketersediaan ikan mudah didapatkan. Begitu juga dengan kelimpahan pohon hanau (enau) yang membuat produksi gula aren terus berjalan. Hanya saja ada tantangannya, kalau hujan turun semua bahan baku ini sulit didapatkan.

Hasil olahan Sanariah seperti abon, keripik pisang, dan gula aren bahannya dari sumber daya alam yang melimpah di sekitar Desa Paring Raya. Foto: Zulkifli M.

“Karena kondisi alam di sini masih bagus, jadi hasil yang didapatkan dari alam juga bisa bermanfaat bagi Masyarakat. Misalnya ekonomi masyarakat mulai terbantu,” tutupnya.

Kondisi alam di Paring Raya yang masih terjaga membuat ketersedian bahan baku terus ada, akan tetapi ancaman hilangnya sumber bahan baku ini terus mengintai. Misalnya keberadaan Perkebunan skala besar seperti sawit yang membuat beberapa Masyarakat terlena dan menjual lahan-lahan pribadi mereka kepada Perusahaan sawit dan akhirnya mereka menjadi buruh di atas tanahnya sendiri. Melihat kondisi realitas yang ada, Sebagian Masyarakat tersadarkan betapa pentingnya menjaga tanah, lahan, dan alam mereka tetap terjaga. Agar mereka dapat terus mempertahankan kehidupan dan social ekonomi di Tengah incaran investasi yang semakin merajalela.

Penulis: Zulkifli M.

 

Konflik Sosial Terkait Royal Golden Eagle (RGE) di Indonesia

/0 Comments/in , , , /by

Laporan ini disusun, dengan kontribusi banyak pihak yang bekerja di lapangan, seperti KSPPM, AMAN Tano Batak, Linkar Borneo, GOB Kaltara, LPESM, HaKI, YMKL, JMGR, dan AUIRGA Nusantara. Tujuan laporan ini adalah membongkar realitas konflik terkait hutan tanaman industri (HTI) di berbagai tempat di Indonesia. Laporan menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di berbagai wilayah—dari Riau hingga Kalimantan dan Sumatera Utara—bukanlah insiden terpisah, melainkan bagian dari pola sistemik yang melekat dalam model pembangunan berbasis konsesi. Dalam model ini, negara memberikan legitimasi hukum kepada korporasi untuk menguasai ruang dalam skala besar, sering kali di atas wilayah yang telah lama dihuni dan dikelola oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Temuan dalam laporan ini menegaskan adanya ketimpangan kekuasaan yang ekstrem. Di satu sisi, perusahaan beroperasi dengan dukungan izin negara, akses pembiayaan global, dan jaringan pasar internasional. Di sisi lain, masyarakat yang mempertahankan tanahnya justru diposisikan sebagai pelanggar hukum. Sengketa agraria yang seharusnya terselesaikan melalui pengakuan hak dan penataan ulang penguasaan lahan, berulang kali beralih menjadi perkara pidana. Kriminalisasi menjadi alat untuk meredam perlawanan, bukan menyelesaikan konflik.

Lebih jauh, laporan ini memperlihatkan bahwa apa yang terjadi di tingkat tapak tidak bisa terlepas dari sistem ekonomi global. Kayu dari hutan yang dikonversi menjadi perkebunan monokultur mengalir ke pabrik pulp dan serat, lalu masuk ke rantai pasok global yang memasok berbagai merek internasional. Pada saat yang sama, ekspansi ini terus didukung oleh lembaga keuangan global, termasuk melalui skema pembiayaan yang diklaim berkelanjutan. Fakta bahwa deforestasi dan konflik sosial tetap terjadi menunjukkan adanya kegagalan serius dalam komitmen keberlanjutan yang selama ini digaungkan.

 

Laporannya bisa dibaca di sini:

Konflik Sosial terkait Royal Golden Eagle di Indonesia

Laporan Deforestasi dan Kerusakan Ekosistem dalam Konsesi PT Diamond Raya Timber

/0 Comments/in , , , /by

PT Diamond Raya Timber (PT DRT) adalah perusahaan pemegang izin berusaha pemanfaatan hutan di Provinsi Riau yang mengelola hutan alam rawa gambut. Keseluruhan PT DRT merupakan habitat harimau sumatera, bahkan masuk ke dalam areal yang diajukan sebagai Area Konservasi harimau Sumatera Senepis-Buluala. Area tersebut pernah diusulkan untuk dijadikan kawasan konservasi pada 2006. Areal yang diusulkan merupakan wilayah hutan rawa gambut dengan luasan sekitar 200.000 hektare. Wilayah ini dilaporkan menjadi habitat bagi sekitar 60 ekor harimau. Sedikit informasi yang menyatakan bahwa PT DRT mendukung upaya konservasi harimau ini.

Berdasarkan Population Viability Analysis (PVA) yang dilakukan terhadap lanskap Senepis-Buluala, populasi harimau Sumatra di kawasan ini diproyeksikan akan punah dalam 100 tahun ke depan, baik dalam skenario dengan maupun tanpa ancaman. Temuan ini menunjukkan betapa rentannya keberlangsungan populasi harimau Sumatera di lanskap tersebut. Status Senepis-Buluala yang pernah diusulkan sebagai kawasan konservasi, serta keberadaannya sebagai habitat penting harimau Sumatera, menegaskan tingginya nilai ekologis kawasan ini. Karena itu, diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan yang lebih intensif untuk menjaga kelestarian ekosistem serta menjamin keberlangsungan populasi harimau Sumatera di dalamnya.

PT DRT beroperasi di areal seluas hutan kayu 89.155 hektare , beroperasi sejak 1979. Perusahaan ini pada awalnya memperoleh izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur menjadi IUPHHK-Hutan Alam dan PBPH-Hutan Alam. Perubahan tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rencana kerja yang disetujui, serta prinsip kelestarian fungsi hutan. Sebagai pemegang izin pemanfaatan hutan alam, PT DRT berkewajiban memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan peruntukan kawasan, menerapkan sistem silvikultur yang berlaku, menjaga keberlanjutan regenerasi hutan, serta memulihkan areal bekas tebangan dan mempertahankan fungsi ekologis hutan rawa gambut.

Perusahaan kehutanan tersebut memperoleh perpanjangan izin melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5910/Menhut-VI/BUHA/2014 yang diterbitkan pada September 2014, dengan masa berlaku hingga 2075. Serta mengalami revisi nomenklatur izin menjadi PBPH pada tahun 2021. Sebagian besar areal konsesinya merupakan ekosistem gambut, termasuk gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, serta berada di Lanskap Senepis–Buluhala merupakan habitat penting harimau sumatera. Kondisi ini menuntut penerapan pengelolaan hutan lestari yang ketat, perlindungan ekosistem gambut, serta pencegahan kerusakan habitat guna menjaga keberlangsungan fungsi ekologis kawasan dan kelestarian populasi harimau sumatera.

Namun berdasarkan rilis Auriga Nusantara dalam Status Deforestasi Indonesia 2024 PT Diamond Raya Timber muncul dalam daftar 10 terluas konsesi logging yang mengalami deforestasi. Demikian juga tahun 2025 deforestasinya tetap tinggi .

Laporannya bisa dibaca di sini:

Laporan Deforestasi  dan Kerusakan Ekosistem dalam Konsesi PT Diamond Raya Timber

Siaran Pers Koalisi Jaga Hutan: Dari Tanah Batak hingga Gambut Riau

/0 Comments/in , /by

Koalisi Jaga Hutan Ungkap Pola Konflik, Kekerasan, dan Deforestasi di Industri Kehutanan

Tiga laporan riset dan portal WebGIS Jaga Kampung diserahkan kepada DPR, Komnas HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian HAM, dan FSC

 

Jakarta, 27 Oktober 2026 — Koalisi Jaga Hutan (HAKI, YMKL, Auriga, LPSEM) menerbitkan tiga laporan riset mengenai konflik sosial, dugaan pelanggaran HAM, dan deforestasi di konsesi industri kehutanan di Sumatra dan Kalimantan. Laporan tersebut membahas konflik masyarakat adat dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara, konflik sosial di sejumlah perusahaan yang dikaitkan dengan grup Royal Golden Eagle (RGE), dan kehilangan hutan di konsesi PT Diamond Raya Timber (DRT) di Riau. Koalisi juga meluncurkan WebGIS Jaga Kampung, platform untuk mengakses informasi mengenai konflik sosial di sektor industri kehutanan.

Temuan koalisi memperlihatkan pola persoalan yang berulang di sejumlah konsesi kehutanan, mulai dari tumpang tindih konsesi dengan wilayah yang diklaim atau dikelola masyarakat adat, dugaan kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan lahannya, hingga hilangnya hutan alam. Pada sejumlah kasus, koalisi juga menelusuri hubungan antara perusahaan, rantai pasok, dan pasar internasional.

Temuan utama

TPL: 112 Individu Tercatat sebagai Korban dalam Enam Komunitas Adat Laporan Negara, Korporasi dan Hak Masyarakat Adat mendokumentasikan dugaan pelanggaran HAM di Sihaporas, Huta Dolok Parmonangan, Pandumaan-Sipituhuta, Natumingka, Natinggir, dan Nagasaribu Onan Harbangan. Dari 112 korban individu, 56 orang dikriminalisasi, 57 orang mengalami serangan fisik, dua orang disiksa, dan dua orang mengalami serangan psikis. Kekerasan yang dilaporkan meliputi pemukulan, gas air mata dan peluru karet, setrum, ancaman senjata, serta pembakaran rumah dan posko. Perempuan, anak-anak, dan lansia juga menjadi korban.

Laporan juga mengidentifikasi konflik terkait penanaman eukaliptus di wilayah adat dan lahan pertanian masyarakat, termasuk wilayah yang disebutkan telah memperoleh pengakuan melalui peraturan daerah dan surat keputusan. Berdasarkan dokumentasi dan keterangan warga, pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindakan kekerasan meliputi petugas hubungan masyarakat, petugas keamanan perusahaan, buruh harian lepas, pekerja dari badan usaha jasa pengamanan, serta kelompok yang disebut warga sebagai pasukan hitam-hitam.

Dalam rentang 1984-2025, laporan juga  mencatat sedikitnya 52 titik konflik di lima kabupaten di sekitar Danau Toba. Laporan tersebut juga memuat persoalan kualitas air di Natinggir.

Konflik di Konsesi dan Persoalan Rantai Pasok RGE. Laporan Konflik Sosial Terkait Royal Golden Eagle di Indonesia mengkaji lima kasus konflik yang berkaitan dengan PT Sumatera Riang Lestari di Pulau Rangsang dan Rupat (Riau), PT. TPL di Sihaporas serta Natinggir dan sekitarnya (Sumatra Utara), PT Mayawana Persada (Kalimantan Barat), dan PT Adindo Hutani Lestari (Kalimantan Utara).

Salah satu temuan utama laporan adalah deforestasi di konsesi PT Mayawana Persada. Pada periode 2023-2024, laporan mencatat deforestasi seluas 22.473 hektare. Dari luas tersebut, 11.067 hektare berada di kawasan gambut lindung dan 19.014 hektare bertumpang tindih dengan wilayah yang diidentifikasi sebagai habitat orangutan. Laporan juga mengangkat kasus Ahmad bin Hanapi, seorang petani di Kalimantan Utara yang ditahan pada 2024 dalam perkara terkait lahan keluarganya dan kemudian dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

Selain konflik di tingkat tapak, laporan menelusuri hubungan rantai pasok industri pulp, kertas, dan viscose dengan sejumlah merek global, termasuk Nestlé, Unilever, Procter & Gamble (P&G), H&M, dan Adidas. Laporan menyoroti perlunya pelaku usaha memastikan bahwa kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) diterapkan secara efektif dalam rantai pasok mereka.

Laporan ini juga membahas pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) TPL melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87 Tahun 2026. Koalisi menilai tindak lanjut atas keputusan tersebut perlu mencakup penyelesaian konflik masyarakat, kepastian pengelolaan wilayah bekas konsesi, dan pemulihan lingkungan.

DRT: Deforestasi Meningkat di Lanskap Habitat Harimau Sumatera. Laporan Membabat Gambut, Menghancurkan Habitat Harimau Sumatera menemukan bahwa deforestasi di konsesi DRT naik dari 1.264 hektare pada 2024 (peringkat ke-5 konsesi logging nasional) menjadi 2.741 hektare pada 2025 (peringkat ke-3). Sejak 2001, sekitar 30 ribu hektare hutan hilang, atau lebih dari 30% konsesi. Sebagian kehilangan itu terjadi di luar rencana kerja perusahaan, termasuk 296 hektare di kawasan lindung/HCV pada 2021–2024. Investigasi lapangan dengan drone menemukan kanal dan kebun sawit di bekas tebangan. Luas sawit di konsesi tumbuh dari 62 hektare pada 2000 menjadi 4.977 hektare pada 2024. Konsesi ini berada di lanskap Senepis-Buluhala, yang dihuni kurang dari 20 individu harimau sumatra. Melalui jejaring pemiliknya, DRT terhubung dengan pemasok APRIL Group, dan kayunya mengalir sebagai plywood ke Belanda, Jerman, Belgia, dan Italia. Sertifikat FSC perusahaan sempat ditangguhkan, tetapi kembali aktif pada akhir 2025.

WebGIS Jaga Kampung. Portal ini menghimpun data dan peta kasus konflik sosial di sektor industri kehutanan agar masyarakat, jurnalis, dan pengambil kebijakan dapat menelusurinya secara terbuka. [alamat portal: https://jagakampung.id/ ]

Kutipan

“Konflik-konflik ini selalu dimulai dengan cara yang sama: izin diterbitkan di atas tanah yang sudah dihuni dan dikelola masyarakat, lalu warga yang mempertahankannya dicap sebagai pelanggar hukum. Laporan ini kami serahkan langsung kepada lembaga negara agar tidak ada lagi alasan untuk tidak tahu,” kata Woro Supartinah, Direktur LPESM Riau.

“Pencabutan izin TPL adalah langkah penting, tetapi belum menyelesaikan masalah. Ada 112 korban yang belum dipulihkan, ada warga yang masih menyandang status kriminal, dan air di Natinggir masih tercemar. Negara harus mengakui wilayah adat dan memastikan izin baru tidak terbit di atas tanah yang sama,” kata  Iwan Bernando Samosir,  Divisi PengorganisasianKSPPM, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat.

“Deforestasi di DRT naik lebih dari dua kali lipat dalam setahun, terjadi di kawasan lindung, dan berlangsung di bawah sertifikat FSC. Ini bukan sekadar kegagalan perusahaan, tetapi juga kegagalan pengawasan. Kementerian Kehutanan dan FSC harus mengevaluasi izin dan sertifikasinya,” kata Supintri Yohar, Direktur Hutan, Auriga Nusantara.

Tuntutan koalisi

  1. Kementerian Kehutanan: mengevaluasi konsesi di wilayah konflik, termasuk Rangsang, Rupat, Sihaporas, Natinggir, dan Mayawana. Memberlakukan moratorium operasi di area sengketa hingga hak masyarakat diverifikasi. Tidak menerbitkan PBPH baru di eks-konsesi TPL dan menetapkan hutan adat di lima kabupaten Tano Batak. Menyelidiki DRT atas penggunaan kawasan di luar izin dan dugaan jual beli lahan konsesi, serta membekukan atau mencabut izinnya bila terbukti.
  2. Pemerintah kabupaten di Tano Batak: segera menerbitkan SK pengakuan wilayah adat di Toba, Tapanuli Utara, Simalungun, Samosir, dan Humbang Hasundutan.
  3. Komnas HAM: menyelidiki dan memeriksa seluruh dugaan pelanggaran HAM oleh TPL dan pihak-pihak yang terkait dengannya, serta memastikan pemulihan bagi korban.
  4. Kepolisian RI: mengaudit prosedur pengamanan TPL dan badan usaha jasa pengamanan yang disewanya, memeriksa dugaan tindak pidana terhadap masyarakat adat, dan menghentikan kriminalisasi warga.
  5. Kementerian Lingkungan Hidup: memastikan rehabilitasi dan restorasi eks-konsesi TPL.
  6. FSC dan lembaga sertifikasi: mengevaluasi ulang sertifikasi DRT, mewajibkan keterbukaan kepemilikan dan afiliasinya, serta memastikan proses remedy dan FPIC bebas dari paksaan.
  7. RGE/APRIL termasuk anak perusahaan, pemasok, dan institusi pendukung pembiayaannya: menghentikan ekspansi di wilayah konflik, melakukan audit independen atas konflik di seluruh rantai pasok, dan memulihkan ekosistem yang rusak.
  8. Merek global dan lembaga keuangan: menangguhkan pembelian dan pembiayaan dari pemasok yang terkait konflik yang belum selesai atau deforestasi, serta membuka daftar pemasok dan hubungan pembiayaannya.

RGE/APRIL termasuk anak perusahaan, pemasok, dan institusi pendukung pembiayaannya

Catatan:

  1. Tentang Koalisi Jaga Hutan: jaringan kerja masyarakat sipil yang diinisiasi oleh HaKI, YMKL, Auriga Nusantara, dan LPESM Riau bersama jaringan di daerah. Koalisi ini melakukan pemantauan, investigasi, pendampingan masyarakat, kajian HAM, dan advokasi atas konflik dan deforestasi di sektor industri kehutanan.
  2. Sumber Laporan: (1) Negara, Korporasi dan Hak Masyarakat Adat: Jejak Pelanggaran HAM PT Toba Pulp Lestari di Sumatra Utara; (2) Konflik Sosial Terkait Royal Golden Eagle di Indonesia, disusun bersama Link-Ar Borneo, KSPPM, HaKI, Auriga, AMAN Tano Batak, JMGR, Green of Borneo, YMKL, dan LPESM; (3) Jejak Deforestasi dan Kerusakan Ekosistem dalam Konsesi PT Diamond Raya Timber.
  • Event/Acara : Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta, 27 Oktober 2026. Penanggap: DPR RI Komisi IV, Komnas HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian HAM, FSC Indonesia, dan APHI.
  1. Email platform: info@jagakampung.id
  2. Narahubung media:
    1. M Hairul Sobri, Dinamisator Koalisi Jaga Hutan, kontak; 0812783402
    2. Dedi Permana (HaKI), Kontak; 081278788876
    3. Supintri Yohar (Auriga), kontak; 081373499788
    4. Rudiansyah (YMKL), kontak; 081366699091
    5. Woro Supartinah (LPESM), kontak: 081317566965

Akses foto media klik di sini

 

Jejak Pelanggaran HAM oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatra Utara

/0 Comments/in , , /by

Laporan ini memuat temuan investigasi dan rekomendasi atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL), sebelumnya bernama PT. Inti Indorayon Utama (IIU) terhadap sejumlah komunitas masyarakat hukum adat (MHA) di Sumatera Utara, yakni MHA Sihaporas, Huta Dolok Parmonangan, Panduman-Sipituhuta, Natumingka, Natinggir, dan Nagasaribu Onan Harbangan. Laporan ini berfokus pada pendokumentasian peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 1992 hingga 2026. Namun, dalam prosesnya, tim investigasi juga mendeteksi bahwa pelanggaran HAM telah berlangsung sejak 1980-an. Investigasi dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, berbasis HAM dan keadilan. Memiliki tujuan untuk mengungkap fakta-fakta pelanggaran HAM oleh PT. TPL di Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Simalungun, mengidentifikasi bentuk pelanggarannya dan merumuskan rekomendasi penyelesaian.

Temuan utama investigasi meliputi pelanggaran HAM di bidang EKOSOB dan SIPOL. Berdasarkan temuan itu, kami mengklasifikasikan korban ke dalam tiga kluster entitas. Pertama, korban kolektif, yakni enam komunitas MHA. Kedua. Korban individu MHA. Ada 112 individu MHA, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, yang menjadi korban. Mereka mengalami kekerasan fisik, psikis, dan kriminalisasi. Ketiga. Korban Lingkungan. Terdapat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di areal konsesi (eks) PT TPL. Situasi tersebut memicu bencana sosial-ekologis. Pelakunya teridentifikasi ke dalam 13 kategori, dari state actor hingga non-state actor. Mereka terhubung dengan relasi yang kompleks, dengan kerangka kepentingan ekonomi, politik, dan kekuasaan.

Meskipun perizinan PT. TPL telah dicabut (Januari 2026), namun hak-hak korban dan dampak ekologis dari kejahatan HAM yang dilakukannya belum pulih. Untuk itu, kami merumuskan dan menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Kementerian terkait, Komnas HAM, dan institusi kepolisian agar melakukan serangkaian tindakan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, guna memastikan korban mendapat access to justice dan access to remedy, dan perusahaan selaku pelaku bisnis mempertanggungjawabkan secara hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan, sehingga impunitas atas kejahatan HAM dapat dicegah. Pemulihan hak-hak korban dan lingkungan dapat segera dilaksanakan, minimal dimulai oleh pemerintah dengan kebijakan pemulihan status wilayah adat dan penetapan hutan adat di Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Humbang Hasunudutan.

Baca laporannya di sini:

Laporan Pelanggaran HAM oleh PT TPL di Sumatra Utara

yayasan Masyarakat Kehutnan Lestari

Masyarakat Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik menjaga Hutan Adat untuk Kehidupan

/0 Comments/in , /by

Rawut wajah lelaki jangkung itu tak pernah berhenti melemparkan keramahan kepada setiap orang yang datang menyalaminya. Dua bola matanya sama sekali tak memancarkan aura kelelahan. Pancaran semangat yang tak pernah padam. Meskipun umurnya sudah senja, dia bisa meladeni siapapun yang mengajaknya bicara dan bertegur sapa sepanjang hari. Karena bagi laki-laki seperti dia umur hanyalah angka, bukan sesuatu penghalang aktivitas.

Hari itu semua orang bersuka cita merayakan sebuah perayaan. Sebuah agenda mempertemukan ragam budaya dan adat istiadat dalam satu tempat. Meski baru digelar pada tahun kedua (2024), tapi kegiatannya terbilang berhasil. Warga kampung memberi label kegiatan ini “Festival Rimba Sungai Utik”, dengan tema Sada Rimba, bermakna panggilan rimba. Kegiatan digagas dan dipelopori oleh masyarakat secara mandiri. Perayaan Festival Sungai Utik diadakan setiap awal bulan Agustus dan sebagai ungkapan rasa syukur mereka atas hasil perjuangan melindungi wilayah adat serta rimba dan isinya.

Saat degup perayaan mulai berdetak, laki-laki tua itu muncul jadi ikon kegiatan tersebut. Berkat perjuangan dan kepemimpinannyalah, wilayah dan tanah adat Dayak Iban Menua Sungai Utik selamat dari incaran investasi yang merusak seperti perkebunan sawit dan illegal logging.

“Kami bersyukur perjuangan menyelamatkan wilayah adat kami segera diakui oleh negara dan oleh dunia,” kata Apai Janggut sembari memberi salam kepada setiap orang yang menyapanya.

Bandi Anak Ranggai atau akrab disapa Apai Janggut. Pemimpin rumah betang Sungai Utik. Apai berhasil mendapatkan banyak penghargaan baik ditingkat nasional dan internasional terkait keteguhan masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik menjaga hutan dan alamnya agar tetap lestari. Foto/Zulkifli M

Apai Janggut adalah sosok pemimpin dan seseorang yang dihormati di kalangan komunitas Dayak Iban Menua Sungai Utik. Dia tokoh masyarakat adat sekaligus Tuai Rumah (pemimpin rumah panjang) Dayak Iban Menua Sungai Utik di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sepak terjangnya dalam memperjuangkan wilayah dan tanah adat bersama masyarakat Sungai Utik tak diragukan lagi.

Perjuangan Apai sudah dimulai dari tahun 80-an. Era di mana pembalakan liar, investasi perkebunan skala besar, dan bisnis kehutanan mulai merajalela. Kesadaran atas bahaya hilangnya wilayah dan ruang hidupnya menggerakan Apai beserta Masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik membangun simpul perjuangan. Salah satunya yang mereka perjuangkan adalah pengakuan wilayah dan hutan adatnya oleh negara. Perjuangan itu tak serta merta mulus. Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi Apai bersama komunitasnya.

Bagi orang Dayak Iban Menua Sungai Utik, keberadaan hutan dan kekayaan alamnya sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Kehilangan hutan seperti kehilangan identitas dan keberlanjutan generasi mereka. Hal itulah yang membuat mereka bersepakat menjaga hutan.

“Hutan dari leluhur dan nenek moyang sudah dititipkan, jadi musti dijaga,” kata Apai dengan semangat.

Beberapa literatur pun menyebutkan, masyarakat Dayak Iban yang tinggal di Menua Sungai Utik sudah menjaga hutan adat mereka dengan prinsip-prinsip melestarikan. Ratusan tahun tinggal di seputaran kaki hutan dan tepi Sungai Utik membuat pola hidup mereka selaras dengan alam. Hal itu yang membuat Lembaga Ekolabel Indonesia pada tahun 2008 memberikan pengharagaan kepada Sungai Utik sebagai desa adat yang mendapatkan penghargaan Sertifikat Ekolabel. Di tahun 2019, Sungai Utik mendapatkan penghargaan Equator Prize dari UNDP dan pada tahun 2020 KLHK mengakui hutan adat milik Masyarakat Adat Dayak Iban. Hutan adat yang diakui ini luasnya 9.480 hektar, dengan dihimpit oleh kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan areal penggunaan lain.,

Keberhasilan lainnya yang dilakukan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik sebagai pembelajaran adalah dengan membuat zonasi adat atau membagi wilayah adat mereka sesuai dengan konteks lokalnya. Misalnya, masyarakat membuat aturan tentang Kampong Taro yang merupakan suatu wilayah atau ekosistem yang tidak boleh diganggu sama sekali. Lalu ada Kampong Galo, sebuah zona atau wilayah yang boleh dimanfaatkan tapi dengan prinsip tebang pilih dan harus sudah dibahas secara musyawarah agar mendapatkan persetujuan dan digunakan untuk kebutuhan apa. Terakhir, ada aturan tentang Kampong Endor Kerja (nur kerja) wilayah yang hanya dimanfaatkan untuk permukiman warga, sawah, bangunan, dan fasilitas umum lainnya.

Ketiga aturan ini dibuat untuk mengenalkan bahwa masyarakat hukum adat punya cara sendiri dalam menjaga hutan dan kelestariannya. Dan menegasikan bahwa konservasi bukan hanya merujuk pada terminologi perlindungan yang kolot, yang selalu menjadi benteng antara manusia dan alamnya. Tapi konservasi ialah sesuatu yang dapat dijaga, dilindungi, disepakati, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Nilai-nilai inilah yang selalu menjadi tolok ukur bahwa konservasi ala masyarakat atau konservasi tradisional yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun lamanya oleh MHA sudah menjadi contoh bagaimana keberlanjutan hutan tetap terjaga. Tanpa perlu digembosi dengan pembagian zonasi Kawasan konservasi negara yang terlalu konvensional, kaku, dan masih berwatak kolonial. Dari Sungai Utik kita belajar bagaimana perjuangan bersama akan membawa hasil yang dirasakan bersama juga.

Satu hal yang perlu dipelajari dari upaya Masyarakat Dayak Iban Menuai Sungai Utik dalam memperjuangkan wilayah dan hutan adatnya ialah kebersamaan masyarakatnya, kepemimpinan yang jujur dan konsisten dan kesadaran kolektif akan arti penting hutan dan kekayaan alam wilayah adat untuk kehidupan mereka dan generasi mendatang.

Semangat inilah yang selalu menguat dalam diskusi publik sebagai “gerakan rimpang”; sebuah gerakan kolektif yang terbentuk dari kesadaran akar rumput dan terus menguat sampai tujuan yang diharapkan tercapai. Gerakan ini juga merupakan upaya perlawanan Masyarakat sebagai respon terhadap dominasi negara atas tanah-tanah adat demi kepentingan ekonomi kapital. Kuncinya gerakan ini ialah penguatan berjenjang dari tingkat tapak tentang isu yang diperjuangkan dan kesadaran kolektif akan ancaman kehancuran dan kehilangan ruang hidup masyarakat secara permanen.

Kini, berkat hutan dan wilayah adat mereka terjaga, Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik telah menjaga nyala kehidupannya. Gelaran perayaan Festival Sungai Utik sebuah contoh dari upaya menjaga hutan dan wilayah adat dapat memberikan sumbangsih positif, terutama sebagai sumber kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Pada akhirnya, jika manusia menanam benih yang baik pada lahan yang baik dan menjaganya dengan baik akan memanen hasil yang baik.

Masyarakat Adat Dayak Iban Sarawak, Malaysia turut memeriahkan kegiatan festival Sungai Utik. Foto/Zulkifli M

 

Penulis: Zulkifli M.

Editor: Emil Ola Kleden.

Pengumuman Hashim Jauh Panggang dari Api tanpa Penghentian PSN Papua Selatan

/0 Comments/in , /by

Jakarta – Pada pembukaan International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta (6/10), Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo dan Mari Pangestu, mengumumkan bahwa pemerintah tidak lagi memperluas lahan pangan di kawasan hutan dan berkomitmen tidak lagi melakukan deforestasi demi memperluas produksi pangan dan biofuel.  Peningkatan produksi pangan dan biofuel ke depannya, akan diarahkan pada pemanfaatan lahan terdegradasi.

Pejabat negara berulangkali menyampaikan komitmen pembangunan berkelanjutan pada forum internasional yang dihadiri pelaku bisnis, lembaga pembiayaan dan pengambil kebijakan, namun minim dalam kebijakan program dan lemah dalam praktik. Ibarat peribahasa ‘jauh panggang dari api’, pelaksanaanya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diucapkan. Pidato komitmen seperti ini kerap kali hanya ada dalam percakapan di langit dan belum dapat mendarat dalam praktik pembangunan secara nyata.

Faktanya, hingga hari ini alat berat korporasi dikawal aparat militer, masih menghancurkan dan menggusur hutan alam yang meluas tersebar pada beberapa daerah di Tanah Papua, yang menjadi target proyek berlabel PSN (Proyek Strategis Nasional) Cetak Sawah Rakyat, perkebunan tebu dan pabrik bioetanol, perkebunan dan pabrik minyak kelapa sawit. Masyarakat adat setempat, yang merupakan penjaga tanah dan hutan di kriminalisasi dan menjadi korban kekerasan atas nama pembangunan dan ketahanan pangan dan energi nasional.

Berdasarkan pemantauan Solidaritas Merauke, perluasan lahan dan deforestasi yang terjadi pada PSN Papua Selatan sejak 2024 hingga hari ini seluas 49.787 ha. Proyek yang dijalankan atas nama swasembada pangan dan energi telah menghancurkan ekosistem hutan dataran rendah, termasuk rawa dan gambut, menggusur sumber pangan tradisional dan wilayah kehidupan masyarakat adat, sehingga mengakibatkan konflik horisontal dan kekerasan.  Dengan demikian, gempuran proyek skala luas ini  berdampak pada penghancuran dan pemisahan relasi sosial – ekologi masyarakat adat dengan wilayah kehidupan dan sebaliknya. Perubahan yang diakibatkan proyek PSN ini bukan sekedar penurunan tutupan hutan, namun menjalar pada bagian lainnya, tata air dan biodiversitas, yang berpengaruh pada sistem penghidupan, praktik budaya, ketahanan pangan, kesehatan dan pengetahuan masyarakat setempat yang diwariskan, termasuk keberlangsungan hidup secara generasional.

Pejabat negara dan aktor komersial seringkali menyepelekan keberadaan dan pengetahuan biokultural masyarakat adat, bahwa ekosistem hutan dataran rendah dengan kekayaan alam rawa dan savana, sebagai tanah terdegradasi dan tidak produktif, tanah kosong, tidak ada pemukiman, dan sebagainya, untuk selanjutnya dapat di komodifikasi menjadi target proyek ekstraktif dan program pembangunan.

Wajah Proyek Strategis Nasional (PSN) membabat hutan adat di Papua yang merupakan sumber pangan dan kehidupan Orang Asli Papua (OAP). Foto/Solidaritas Merauke.

Karenanya, Solidaritas Merauke mempertanyakan penggunaan kategori ‘lahan terdegradasi’ apabila penetapannya hanya bertumpu pada ukuran biofisik atau produktivitas ekonomi, tanpa memperhitungkan fungsi ekologis, nilai biokultural dan pengetahuan rakyat yang hidup di wilayah tersebut. Seharusnya rakyat setempat turut menentukan dan memutuskan pembangunan dan pemanfaatan alam di wilayahnya. Mereka adalah pemegang hak sekaligus pemegang pengetahuan yang tumbuh dari pengalaman antargenerasi dalam hidup bersama, menggunakan, menjaga dan merawat wilayah kehidupannya.

Solidaritas Merauke memandang pengumuman ini merupakan respon awal pemerintah atas perjuangan masyarakat adat dan komunitas lokal yang terdampak dari aktivitas proyek pangan dan energi dimanapun berada, terlebih di Papua Selatan sebagai battleground perlawanan. Seharusnya pernyataan ini diikuti tindakan nyata dengan menghentikan PSN Pangan dan Energi di Papua Selatan dan daerah lainnya di Indonesia, yang telah menimbulkan kerugian sosial dan ekologi. Pemerintah segera menerbitkan kebijakan resmi seperti revisi Permenko Ekonomi No 16 Tahun 2025 dengan mengeluarkan proyek pangan dan energi dari daftar PSN atau melalui Keputusan Presiden untuk menghentikan PSN Papua Selatan dan mengambil langkah hukum menertibkan aktivitas perusahaan di lapangan agar penghancuran ekosistem hutan dataran rendah dan wilayah kehidupan masyarakat adat tidak terus berlanjut.

Menghentikan kerusakan yang ditimbulkan proyek ini merupakan langkah pertama dan bukan langkah terakhir misalnya dengan menghentikan pembangunan jalan akses 135 Km Wanam-Muting, mencabut SK Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025, berikut dengan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang  Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, serta menarik pasukan militer dari Tanah Papua.

Pemerintah juga perlu mengupayakan pemulihan hak-hak korban masyarakat adat yang mengalami kekerasan dan kehilangan tanah, dusun dan lahan pertaniannya, serta memulihkan lingkungan yang rusak. Pemulihan tidak cukup dimaknai sebagai rehabilitasi biofisik atau penanaman kembali pohon. Pemulihan perlu mencakup tanah dan wilayah, tata air dan biodiversitas, sumber pangan dan penghidupan, keamanan, kehidupan sosial dan budaya, serta pengetahuan dan hubungan antargenerasi yang ikut terdampak. Proses pemulihan perlu dirancang bersama masyarakat adat, dengan menghormati pengetahuan, institusi, hak dan keputusan mereka atas wilayahnya.

Solidaritas Merauke menyerukan perubahan yang lebih mendasar dalam paradigma  pembangunan yang bertumpu  pada pertumbuhan eksponensial yang tak terbatas, akumulasi kapital, totaliter, ekstraktif dan eksploitatif, berubah menjadi paradigma pembangunan regeneratif yang berlandaskan  emansipasi dan keadilan sosial, penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, kemandirian dan kolektif rakyat, perawatan dan pemulihan relasi sistem sosial dan ekologis, yang saling terkait.

Jakarta, 08 Oktober 2026

Juru Bicara:

Franky Samperante: +62 813 1728 6019 ; Teddy J Wakum: +62 822-4245-0431 ;

Budiarti Putri  : +62 811 1463 105.

 

Link Foto Situasi Lapangan di PSN Papua Selatan:https://drive.google.com/drive/folders/1dmJmjWq2nDH_xqunzucDbqoipj8O7qZr?usp=sharing

Solidaritas Merauke adalah koalisi organisasi masyarakat sipil dan rakyat korban yang memperjuangkan dan membela hak rakyat dan lingkungan yang terdampak dari Proyek Strategis Nasional.

Pembangunan Jalan 135 Kilometer untuk PSN Merauke Melanggar HAM dan PADIATAPA

/0 Comments/in , , /by

Bupati Merauke, Papua Selatan, tahun 2025 kemarin menerbitkan Surat Keputusan (SK) dengan Nomor 100.3.3.2/1105/Tahun 2025 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Sepanjang 135 KM (Seratus Tiga Puluh Lima Kilometer) Sebagai Sarana Prasarana Ketahanan Pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tanpa sepengatahuan Masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP).

Padahal, jauh sebelum itu, pada 2024 puluhan Masyarakat adat OAP yang terhimpun dari beberapa marga di Papua Selatan telah menolak proyek pembangunan pangan dan energi yang masuk dalam rencana Proyek Strategis Nasional (PSN). Alasannya sangat jelas, Masyarakat tidak mau wilayah adat dan tanah marga mereka diambil secara paksa hanya untuk kepentingan pembangunan PSN. Karena berkaca dari proyek sebelumnya seperti MIFEE yang gagal total dan malah memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan dan kondisi social ekonomi Masyarakat adat OAP.

Adanya SK Bupati Merauke ini, yang tanpa melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat adat OAP merupakan pengabaian hak atas kepemilikan tanah marga dan wilayah adat mereka. Padahal, secara konstitusi menjamin bahwa setiap pembangunan harus sepengetahuan dan persetujuan dari Masyarakat itu sendiri seperti halnya yang dijelaskan pada pasal 18b ayat 2 UUD 1945. Pemerintah daerah maupun pemerintah nasional melanggar yang namanya Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan atas Dasar Informasi Diawal tanpa Paksaan (PADIATAPA) yang selama ini selalu dijadikan landasan atau pijakan awal ketika suatu proyek pembangunan hadir di suatu wilayah atau lokasi tertentu. PADIATAPA perlu didapatkan dari Masyarakat untuk menjadi jalan penentu atas suatu proyek disetujui dan disepekati oleh Masyarakat.

Namun, dalam penerbitan SK Bupati Merauke untuk jalan 135 kilometer untuk PSN sama sekali tidak melaksanakan PADIATAPA dan Keputusan tersebut diambil secara sepihak oleh pemerintah. Keputusan Bupati Merauke yang menerbitkan SK tertsebut mengabaikan hak konstitusional dan perjuangan masyarakat hukum adat merupakan karakter kebijakan yang memposisikan hutan semata-mata sebagai asset ekonomi untuk tujuan pembangunan semata.

Akibatnya, sumber-sumber ekonomi, pangan, kebudayaan, dan ruang spiritual masyarakat hukum adat yang terbukti memenuhi prinsip kelestarian secara sosial ekologis bagi ekosistem, tidak dihormati dan tidak dilindungi. Keputusan itu, melegalisasi pelanggaran HAM bagi masyarakat hukum adat (OAP) yang telah menjaga hutan adat secara turun temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penerbitan Objek Gugatan juga menjadi sarana Impunitas, melanggengkan perusakan hutan adat sebagai sumber kehidupan dan identitas budaya masyarakat hukum adat (OAP).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, Bupati Merauke memiliki kewajiban melindungi dan mengelola lingkungan hidup, sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia dan mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bupati Merauke tidak hanya memiliki tugas dan wewenang untuk menerbitkan persetujuan lingkungan, tetapi juga melaksanakan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah adminitrasi yang dipimpinnya.

Bupati Merauke semestinya memahami bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, mendapat akses informasi, partipasi dan akses keadilan dalam memenuhi ha karas lingkungan hidup yang baik dan sehat, utamanya lingkungan hidup dari keberadaan hutan adat mereka. Untuk mewujudkan hal itu, para penggugat dan masyarakat hukum adat (OAP) juga berhak dan telah menyampaikan keberatan terhadap rencana kegiatan yang secara aktual dan potensial berdampak pada kualitas lingkungan hidup (vide pasal 65, pasal 66 dan pasal 70 UU PPLH).

Pengabaikan hak inilah yang membuat Masyarakat ada OAP melayangkan gugatan terhadap penerbitan SK Bupati Merauke. Mereka yang menggugat mewakili para marga yang tidak sepakat dan terdampak atas proyek jalan tersebut. Masyarakat yag menggugat itu antara lain: Simon Petrus Balagaize, Sinta Gebze, Liborius Kodai Moiwend, Kanisius Dagil, dan Andreas Mahuse.  Dan pada tanggal 18 September 2026 nanti, gugatan mereka ini akan disidangkan di PTUN Jayapura. Para penggugat berharap gugatan mereka berhasil dan tanah adat yang telah diambil secara sepihak oleh pemerintah dapat mereka kuasai Kembali. Serta dipergunakan untuk aktivitas mereka berburu, meramu, dan mencari sumber pangan untuk keluarga dan marga.

Amicus Curae YMKL Dalam Perkara Gugatan SK Pembangunan Jalan 135 Km untuk PSN Merauke

/0 Comments/in , , /by

Puluhan organisasi masyarakat sipil termasuk Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) mengirimkan Amicus Curae atau lebih dikenal sahabat pengadilan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura pada bulan Juli 2026. Amici itu ditujukan ke perkara objek gugatan Surat Keputusan (SK) Bupati Merauke untuk Pembangunan Jalan 135 Kilometer dalam menunjang Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan dan Energi di Merauke, Papua Selatan.

Bupati Merauke menerbitkan SK dengan Nomor 100.3.3.2/1105/tahun 2025 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Sepanjang 135Km sebagai Sarana dan Pra Sarana Ketahanan Pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, tanpa melibatkan Masyarakat adat sebagai pemilik tanah adat/ulayat. Padahal, secara konstitusional Masyarakat adat perlu tahu dan dilibatkan dalam proyek Pembangunan. Hak mereka harus diakui dan dihormati oleh negara yang dijamin pada pasl 18B ayat 2 UUD 1945. Hal ini juga merupakan pelanggaran HAM dan Tindakan administrasi pemerintah melanggar ketentuan hukum administrasi.

Masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP) yang merasa tanah adatnya diambil secara paksa kemudian melakukan protes kepada pemerintah, baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Alhasil, upaya yang dilakukan oleh Masyarakat tidak membuahkan hasil. Hingga mereka mengajukan gugatan kepada PTUN Jayapura pada pertengahan tahun 2025.

Upaya litigasi berupa mengajukan gugatan atas SK Bupati Merauke memiliki posisi yang jelas, bahwa Masyarakat adat tidak pernah dilibatkan dalam Keputusan apapun. Dan tanpa adanya partisipasi bermakna yang selama ini yang wajib dipatuhi oleh siapapun dalam hal melakukan proyek atas nama Pembangunan.

YMKL bersama organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Solidaritas Merauke mendukung upaya litigasi yang dilakukan oleh Masyarakat atau marga yang memprotes atas perampasan tanah adat mereka. Jauh sebelum itu, pada tahun 2024, puluhan OAP telah menyatakan sikap dan memberi Keputusan menolak penggunaan hutan adat untuk akses program cetak sawah baru. Aspirasi ini mereka sampaikan kepada pemerintah dan melakukan audiensi hingga ke Jakarta dan melakukan pertemuan dengan pihak DPR dan DPD RI.

Atas dasar itu YMKL mengirimkan Amicus Curae kepada PTUN Jayapura untuk memberi masukan dan pandangan tambahan dalam perkara objek gugatan SK Bupati Merauke tersebut. Setelah mempelajari secara cermat posisi kasus pada Perkara  Nomor 9/G/LH/2026/PTUN.JPR, Amici berkesimpulan bahwa :

  1. Penerbitan Objek Gugatan (Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/1105/Tahun 2025) bertentangan dengan ketentuan hukum adminsitrasi pemerintahan. Penerbitan Keputusan tersebut tidak didasarkan pada ketentuan Penyelenggaraan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana mestinya. Dalam menerbitkan Objek Gugatan, Bupati Merauke tidak memenuhi Asas Legalitas, Asas Perlindungan HAM, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karena itu, Objek Gugatan mengandung cacat hukum, baik secara prosedural maupun secara substansial;
  2. Objek Gugatan diterbitkan Bupati Merauke tanpa pelaksanaan prinsip Free, Prior and Informed Consent(FPIC) dari Masyarakat Hukum Adat Orang Asli Papua (OAP) sebagai Pemegang Hak atas hutan adat. Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang menyangkut hutan adat, pemenuhan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) merupakan prasayarat yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya keputusan administrasi pemerintahan. Pemenuhan FPIC merupakan instrumen untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, partisipatif dan berkeadilan. Karena tidak dpenuhinya prinsip FPIC dalam penerbitan Objek Gugatan mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat (OAP) atas hutan adatnya, Selain itu, Objek Gugatan secara aktual maupun potensial dapat menjadi sarana yang memfasilitasi Impunitas terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat hukum adat, memperbesar Risiko berlanjutnya perusakan hutan adat sebagai sumber kehidupan, identitas budaya dan ruang hidup masyarakat hukum adat (OAP), serta mengancam terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, Objek Gugatan mengandung cacat hukum, baik secara prosedural maupun secara substansial; dan
  3. Berdasarkan kewenangannya, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenangan menyatakan batal dan/atau memerintahkan pencabutan Objek Gugatan. Kewenangan tersebut merupakan bentuk pengawasan yudisial terhadap Tindakan dan Keputusan adminsitrasi pemerintahan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya, khususnya Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 68 ayat (1).

Amici ini juga meminta PTUN Jayapura secara konstitusional yang berwenang melindungi Masyarakat Hukum Adat OAP yang sedang berjuang  mempertahankan wilayah adatnya.

Sebab itu, apabila terbukti Objek gugatan diterbitkan tanpa pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisonal, identitas kebudayaan, tanpa proses FPIC, bertentangan dengan asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, mengabaikan keberatan-keberatan yang telah disampaikan secara konsisten oleh Masyarakat Hukum Adat (OAP), serta melindungi pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup oleh penggung jawab usaha atau kegiatan, maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim memiliki dasar yang kuat untuk menyatakan Objek Gugatan BATAL demi hukum dan/atau tidak sah secara hukum, dan/atau oleh sebab itu Bupati Merauke diperintahkan untuk mencabut Objek Gugatan.

Setelah mempelajari secara cermat Keputusan Bupati Merauke yang menerbitkan Objek Gugatan, maka Amici berpendapat bahwa Objek Gugatan merupakan keputusan yang cacat secara prosedur dan subtansi. Sebab itu, PTUN dengan kewenangannya dapat memerintahkan pencabutandan/atau membatalkan Objek Gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya.

Amici yang dikirimkan YMKL ini dengan hormat bermohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mempertimbangkan argumentasi hukum yang disampaikan dalam Amicus Curiae ini sebagai bagian dari pertimbangan hukum putusan, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, memenuhi rasa keadilan masyarakat.