Penerbitan HGU Di Papua Selatan, Upaya Perampokan Alam dan Privatisasi Tanah Adat
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menerbitkan Surat Keputusan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 328.000 hektar, dengan dalih memastikan ketersediaan lahan sekaligus kepastian hukum hak atas tanah bagi pengembang Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional di Provinsi Papua Selatan. SK HGU dan HGB ini diberikan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara. Hal […]
