Posts

Bacarita Kampong: Belajar Menjaga Wilayah Masyarakat Adat Halmahera Timur dari Serbuan Industri Ekstraktif

/0 Comments/in , /by

Halmahera Timur, Maluku Utara – Masyarakat adat yang berada di Halmahera Timur, Maluku Utara, akan selalu mempertahankan tanahnya, kebunnya, dan wilayah kelola yang sudah lama menjadi ruang penghidupan bagi masyarakat. Masyarakat tidak ingin tanah mereka diambil secara paksa demi kepentingan dan keuntungan segelintir orang. Sebab, tanah mereka di kampung, mulai diincar oleh pihak-pihak investor atau perusahaan yang dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, dan adat istiadatnya.

Ada satu alasan paling penting mengapa tanah Halmahera menjadi target para investor Indonesia atau dari berbagai belahan dunia (Amerika, Eropa, Prancis, dan China) karena kandungan sumber daya mineral (nikel) di Halmerah sangat menjanjikan dalam perdagangan bisnis global.

Perebutan tanah ini mengakibatkan kebun Masyarakat Adat di Halmahera (suku Buli, Sawai, Galela, Tidore, dan O’berera Manyawa (Orang Tobelo yang tinggal di kampung pesisir Halmahera) terancam hilang. Bukan hanya itu, tempat tinggal, hutan, hingga tempat ritual (kuburan) milik O’fongana Manyawa (Tobelo Dalam) di pedalaman Halmahera juga dalam ancaman.

Di Pulau Halmahera, dari pedalaman hingga pesisir, terutama di penghujung timur, ditempati oleh berbagai komunitas dan marga dari Masyarakat Hukum Adat (MHA). Mereka ada sebelum Indonesia mengenal sistem negara atau kerajaan/kesultanan dan atau sistim republik. Mereka memiliki kebiasaan hidup berkelompok untuk mencari makan (berburu berkebun, dan meramu) untuk memenuhi kebutuhan utama (subsisten).

Selain itu masyarakat juga memiliki sistem pengobatan tradisional, orang yang dituakan dari berbagai miabuluhu (Tobelo Dalam), uku dore (Ketua Adat Buli), bentuk penguasaan tanah (barter) atas dasar rasa basudara (persaudaraan), ritual, dan kesenian serta nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang sampai saat ini.

Kedatangan investor dikhawatirkan dapat mengancam dan menghilangkan kekayaan sumber daya alam, kearifan lokal yang sudah lama ada, serta aktivitas atau kegiatan tradisional yang selalu dijaga.

Kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat ini dibahas melalui kegiatan Bacarita Kampong, merupakan sebuah agenda diskusi (bacarita) warga di kampung untuk saling memberi atau bertukar informasi dan pengetahuan tentang hak-hak dasar sebagai warga negara, Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-undang/aturan/kebijakan nasional dan internasional, pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat, serta penjelasan Persetujuan Atas Dasar Informasi Di awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau dalam bahasa Inggris dikenal Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

Pasca Bacarita Kampong peserta melakukan foto bersama (Warga dan YMKL) di Desa Sosolat, 28/01/26. Dokumentasi/YMKL

Kegiatan Bacarita Kampong dilaksanakan di dua tempat; Desa Sosolat dan Desa Lili. Selain peserta dari dua desa di atas, pesrta dari Desa Baburino dan Wale Ino juga turut hadir. Acara Bacarita Kampong menuntun masyarakat agar berpartisipasi  secara aktif bercerita berdasarkan informasi yang mereka miliki dan pengalaman yang mereka temui dalam aktivitas sehari-hari.

“Hak adalah milik, kepunyaan atau kewenangan. Sementara Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai pemberian Tuhan, bersifat universal dan tidak dapat dicabut,” kata Muhamad Hasbi, pengacara dari sebuah organisasi atau lembaga masyarakat sipil yang juga menjadi pemateri mengenai hukum, hak, HAM bersama masyarakat di kegiatan Bacarita Kampong, 28-30 Januari 2026.

Hasbi memberikan contoh hak dan HAM yang dia sebut di atas seperti hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, hak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, hak mencari dan mendapatkan informasi, hak memiliki (memiliki tanah, keluarga, dan lain-lain).

Belajar Mengenai FPIC/PADIATAPA

Rudiansyah, perwakilan dari Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) yang hadir di kegiatan Bacarita Kampong berbagi pengetahuan tentang FPIC (Free, Prior, Informed, and Consent) atau biasa dikenal PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan) kepada masyarakat yang hadir.

Rudiansyah menjelaskan konsep FPIC/PADIATAPA itu adalah hak yang dimiliki masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas setiap usulan proyek yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap lahan, wilayah, dan sumber-sumber daya serta mata pencaharian, dan lingkungan mereka yang secara adat mereka peroleh, miliki atau manfaatkan, dan untuk berpartisipasi secara efektif dan bermakna dalam setiap proses pengambilan keputusan yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat atas usulan proyek yang disebutkan.

Rudiansyah dari Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) menjelaskan protokol FPIC/PADIATAPA kepada Masyarakat Hukum Adat O’fongana Manyawa di Desa Lili, 30/01/26. Dokumentasi/YMKL

Menurutnya, masyarakat dapat memutuskan untuk menerima usulan investasi berdasarkan pertimbangan atas manfaat, tingkat perlindungan sosial dan lingkungan, dan usulan langkah-langkah yang dapat diambil korporasi untuk menangani risiko; atau menolak berdasarkan pertimbangan dampak dan niat untuk mengelola sendiri lahan, tanah, dan atau kebun. Dalam hal ini komunitas-komunitas tersebut mempunyai hak untuk bebas dari ancaman dampak yang timbul oleh tindakan oleh pihak lain. Negara berkewajiban untuk memastikan hal itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, khususnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

“PADIATAPA tidak hanya berlaku pada proyek swasta semata-mata, tapi juga milik pemerintah. Sosialisasi dan konsultasi berbeda dengan konsep dan praktik PADIATAPA. Sosialisasi sifatnya sekedar pemberitahuan. Dan, konsultasi hanya bentuk komunikasi antar satu pihak dengan satu pihak lain yang dipandang memiliki keahlian. Sementara PADIATAPA adalah hak masyarakat, baik masyarakat hukum adat dan komunitas lokal serta subjek hukum lainnya”, tegas Rudiansyah.

Berbagi Cerita, Kasus, dan Mencegah Masalah

Salah satu warga Desa Baburino yang hadir di kegiatan Bacarita Kampong menceritakan kisah yang dia alami bersama masyarakat di kampungnya. Berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dari kampung karena kehilangan tanah.

“saya pe (punya) lahan kobong (kebun) ada lima tampa (lokasi). Samuanya (semuanya) dapa (kena) gusur dari perusahaan PT. Sambaki Tambang Sentosa (STS) tanpa ada informasi, terlebihnya persetujuan ke saya. Padahal saya pe (punya) tanah itu ada depe (punya) sertifikat,” ungkapnya.

Damarias Ngoraitji menyampaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat O’fongana Manyawa yang berada di Waisango, 28/01/26. Dokumentasi/YMKL.

Pembicaraan menarik lainya juga mencuat terkait status kawasan hutan negara di Halmahera, Tiba-tiba kawasan hutan sudah ditetapkan melalui pengambilan titik-titik koordinat tanpa penjelasan kepada Masyarakat dan tanpa persetujuan dari Masyarakat.

“Torang tra tau (kita tidak tahu) apa-apa. Tiba-tiba saja dong (mereka) datang bikin patok. Lalu  bilang bahwa itu so (sudah) masuk kawasan hutan. Sementara bikin patok itu tra (tidak) jauh dari pante (pantai), itu masih masuk masyarakat pe kobong (punya kebun),”

Penulis: Muhamad Nur

Sihaporas Dalam Kepungan Kekerasan: Luka, Perlawanan, dan Hilangnya Sumber Hidup Akibat Serangan PT Toba Pulp Lestari

/0 Comments/in , /by

SIMALUNGUN – Lebih dari sebulan telah berlalu sejak Masyarakat Adat Sihaporas di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menjadi korban serangan brutal yang dilakukan oleh ratusan orang berseragam keamanan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Luka fisik perlahan sembuh, tetapi trauma, ketakutan, dan kehilangan sumber penghidupan masih membekas dalam kehidupan mereka hingga kini..

Serangan itu terjadi pada Senin, 22 September 2025, sekitar pukul 08.00 WIB. Pagi yang semula tenang berubah menjadi kepanikan. Warga yang tengah bersiap beraktivitas di sekitar Posko Perjuangan Masyarakat Adat LAMTORAS-Sihaporas tiba-tiba didatangi oleh sekitar 150 orang sekuriti PT TPL lengkap dengan tameng dan perlengkapan pengamanan.

Putri Ambarita, seorang pemuda adat, menjadi saksi sekaligus korban kekerasan. Ia masih gemetar setiap kali mengingat kejadian yang hampir merenggut nyawa keluarganya.

“Pagi itu kami di posko perjuangan. Tiba-tiba banyak mobil datang, penuh dengan orang berseragam dan alat berat. Sekitar 150 sekuriti PT TPL turun dengan tameng. Beberapa perempuan adat bersama namboru saya yang sudah berumur 79 tahun mencoba bertanya apa tujuan mereka. Mereka bilang hendak menanam, padahal di situ sudah ada tanaman kami — kopi, kacang, jahe, cabai — sumber hidup kami,” tutur Putri dengan suara bergetar.

Warga meminta pihak perusahaan menunjukkan surat tugas resmi. Namun tak ada satu pun yang memperlihatkannya. Bukannya berdialog, seorang pria yang disebut sebagai komandan keamanan PT TPL, Rocky Tarihoran, justru memberi perintah tegas:
“Bersiap! Dorong!”
Seruan itu langsung memicu kekacauan. Barisan perempuan adat yang berdiri di depan didorong hingga terjatuh. Putri yang mencoba mendokumentasikan kejadian tersebut menjadi sasaran kekerasan.

*Saya melihat sendiri orang tua kami dipukuli dengan kayu rotan dan pentungan. Ibu saya dihadang oleh Rocky Tarihoran. Ada yang ditendang dari belakang hingga jatuh dan dipukuli. Kami hanya minta mediasi, tapi malah diserang. Mereka melempari kami dengan batu dan menyiram air dari tangki,” kenangnya.

Putri dan seorang mahasiswa IPB, Feny Siregar, bahkan dituduh sebagai provokator hanya karena merekam kejadian itu. Rocky Tarihoran disebut berusaha merampas telepon genggam Putri untuk menghapus rekaman, namun ia berhasil mempertahankannya.

Sekitar pukul 12.00 WIB, serangan kedua kembali terjadi — kali ini lebih brutal.

“Adikku Dimas, penyandang disabilitas, sedang di dalam rumah. Kami dengar teriakan ‘bakar! bakar!’ Batu dilempar, dinding dipukul. Saya dan ibu berlari menyelamatkan Dimas yang tak bisa berjalan dan sulit bicara. Saat kami menggendongnya keluar, kami justru dipukul dan didorong hingga jatuh. Dimas pun dipukul hingga kepalanya robek,” ujar Putri sambil menahan air mata.

Akibat serangan itu, 34 warga luka-luka, dengan 14 di antaranya luka berat dan harus dirawat di rumah sakit. Sepuluh unit sepeda motor dan satu mobil dibakar, delapan kendaraan dirusak, dan lima rumah warga hangus terbakar.
Kini, kebun dan tanaman masyarakat adat Sihaporas telah dikuasai PT TPL — sebagian bahkan diganti dengan tanaman eukaliptus.

Mangittua Ambarita, tokoh adat LAMTORAS-Sihaporas, menyebut peristiwa 22 September hanyalah puncak dari konflik panjang yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.
“Sejak 1998 kami menuntut agar wilayah adat kami dikembalikan,” ujarnya.
Menurutnya, perjuangan masyarakat Sihaporas berawal dari penetapan sepihak wilayah adat mereka sebagai kawasan hutan negara, yang kemudian dikonsesikan kepada PT Toba Pulp Lestari. Sejak itu, benturan antara masyarakat dan perusahaan terus berulang.

Pada tahun 2002, Mangittua menjadi korban kriminalisasi. Ia dipenjara karena mengelola tanah warisan orang tuanya. “Anak saya sampai putus sekolah waktu itu,” kenangnya.

Peristiwa serupa berulang pada 2019, ketika dua warga ditangkap dan dipenjara setelah menghadang penanaman eukaliptus. Tahun 2024, lima warga diculik pada dini hari dan diserang oleh orang berpakaian preman. Satu di antaranya masih menjalani proses hukum hingga kini.

“Kami tidak pernah berhenti memperjuangkan hak kami. Kalau ada pihak yang menentang perjuangan ini, mereka patut diduga menjadi alat perusahaan untuk melemahkan kami,” tegas Mangittua. “Sejak dulu hingga sekarang, kami hanya berhadapan dengan satu hal — klaim sepihak kawasan hutan negara dan aktivitas PT TPL.”

Mersy Silalahi, perempuan adat Sihaporas, menggambarkan dampak paling nyata dari serangan itu: hilangnya sumber penghidupan.

“Sejak penyerangan itu, seluruh sumber penghidupan kami lumpuh. Kebun kami itu dapur hidup kami. Di sanalah kami menanam kopi, kacang, ubi, padi, dan sayur-sayuran — semua sumber pangan kami dan anak-anak. Sekarang semua dikuasai perusahaan, dan kami tidak bisa lagi masuk,” ujarnya.

Bagi Mersy, kebun bukan sekadar tanah untuk menanam, tetapi ruang hidup dan kedaulatan perempuan adat.
Ia menjelaskan bahwa perempuan di Sihaporas berperan besar dalam siklus kehidupan pertanian — dari menanam, memanen, hingga menjual hasil bumi untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak.
“Setelah kebun kami dirampas, yang paling dulu merasakan lapar itu kami perempuan dan anak-anak. Kami kehilangan segalanya, bukan hanya kebun, tapi juga harga diri sebagai perempuan adat,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Laporan dan Temuan Mengerikan

Tim Advokasi Masyarakat Adat Nusantara (TAMAN) melaporkan 14 laporan polisi atas kasus penyerangan 22 September 2025. Laporan itu mencakup 9 kasus penganiayaan serta 5 kasus perusakan dan pembakaran rumah serta kendaraan milik warga. Semua laporan telah naik ke tahap penyidikan, dan para pelapor telah menerima SPDP dari Kejaksaan Negeri Simalungun.

Namun proses hukum diwarnai kejanggalan. Ketika masyarakat kembali ke lokasi sehari setelah serangan, puing-puing rumah dan kendaraan yang dibakar telah hilang.

Pada 8 Oktober 2025, polisi melakukan olah TKP dan menemukan tiga sepeda motor masyarakat terkubur tiga meter di bawah tanah. Dua hari kemudian, olah TKP lanjutan menemukan mobil milik Giovani Ambarita juga dalam kondisi terbakar dan dikubur sekitar 40 meter dari lokasi aslinya.

Audo Sinaga, kuasa hukum dari TAMAN, menilai temuan itu memperkuat dugaan adanya upaya sistematis untuk menghilangkan barang bukti.
“Kami menduga kuat ada upaya sengaja dari pihak pekerja atau PT Toba Pulp Lestari untuk menghilangkan barang bukti dan menghambat penyelidikan. Kami meminta Polres Simalungun segera menuntaskan penyidikan dan bersikap adil atas laporan masyarakat adat,” tegasnya.

Janji yang Tak Pernah Ditepati

Sebelum penyerangan masyarakat sudah melakukan berbagai lembaga negara telah berkunjung ke Sihaporas, mulai dari DPRD Simalungun, DPR RI, Komnas HAM, hingga Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pertemuan yang diinisiasi Komisi XIII DPR RI bersama Direktur PT TPL, disepakati bahwa masyarakat akan bebas mengakses kebunnya dan jalan yang diputus akan dibuka kembali.

Namun kesepakatan itu tak pernah dijalankan. PT TPL justru memutus kembali akses jalan menuju kebun warga bahkan setelah diperbaiki secara gotong royong oleh masyarakat lintas iman.

Kini, Masyarakat Adat Sihaporas hidup dalam kepungan ketidakpastian — kehilangan tanah, sumber pangan, dan rasa aman di kampung halamannya sendiri.

“Kami mohon pemerintah, terutama Bupati Simalungun, segera turun tangan. Pulihkan tanah kami, karena di sanalah kehidupan kami berada,” pinta salah satu warga dengan lirih.

Sihaporas hari ini berdiri di persimpangan antara ketakutan dan keberanian.
Mereka terluka, tetapi tak menyerah.
Bagi mereka, mempertahankan tanah berarti mempertahankan hidup — warisan leluhur yang tak bisa digantikan oleh uang, proyek, atau janji-janji korporasi.