Tantangan bagi FSC untuk Kerangka Kerja Perbaikan

Forest Stewardship Council (FSC) menerbitkan Kerangka Kerja Perbaikan (Remedy Framework/RF) yang baru pada tahun 2023 sebagai prosedur “terobosan” untuk menangani kerusakan sosial dan lingkungan di masa lalu yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan kehutanan. RF ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan kehutanan yang sebelumnya telah melanggar standar FSC dan sekarang mencari asosiasi dan sertifikasi FSC sekali lagi. Asosiasi kembali dengan (dan kemungkinan sertifikasi oleh) FSC mengharuskan perusahaan itu sendiri dan juga perusahaan-perusahaan lain yang ditemukan oleh FSC berada di dalam kelompok perusahaan yang sama untuk menerapkan RF. Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL), sebuah anggota dari kelompok perusahaan Royal Golden Eagle (RGE), merupakan perusahaan pertama yang mengupayakan penerapan RF, dan kelompok perusahaan ini (saat artikel ini ditulis) sedang terlibat dalam bagian kedua dari proses RF yang terdiri dari tujuh bagian.

Bagian kedua dari proses ini membutuhkan penilaian dasar atas kerugian sosial dan lingkungan yang mungkin perlu ditangani. Pada tahun 2024, sebuah perusahaan bernama Remark Asia dikontrak untuk melakukan penilaian awal untuk operasi grup APRIL di Sumatera Utara, sementara Hatfield Indonesia dikontrak untuk melakukan penilaian awal di Riau serta Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

Pada saat laporan ini diterbitkan pada bulan Juni 2025, Remark Asia dilaporkan telah menyelesaikan penilaian baseline di Sumatera Utara; laporan penilaian baseline tersebut telah disampaikan kepada APRIL dan FSC, namun baik Remark Asia, APRIL, maupun FSC tidak merilis laporan tersebut untuk ditinjau oleh masyarakat yang terkena dampak atau publik. Sementara itu, kontrak Hatfield telah berakhir dan tidak diperpanjang dan Remark Asia kini telah dilibatkan untuk melanjutkan penilaian di Riau dan Kalimantan.

FSC dan APRIL, serta penilai independen, Remark Asia dan Hatfield Indonesia, telah menerima banyak kritik dari LSM lingkungan dan sosial yang menyatakan bahwa Kerangka Kerja Perbaikan belum dilaksanakan dengan baik. Beberapa kritik berpusat pada pelaksanaan penilaian dasar. Pada bulan November 2024, FPP, Bahtera Alam dan YMKL, bersama dengan organisasi mitra lokal, mengunjungi beberapa masyarakat yang terkena dampak operasi grup APRIL untuk memahami bagaimana pelaksanaan penilaian dasar sosial dilakukan di lapangan. FPP dan organisasi mitra mengunjungi total Sembilan komunitas: lima di Sumatera Utara, di mana penilaian baseline dilaporkan telah selesai dilakukan; dua di Riau; dan dua di Kalimantan Timur.

Lebih lengkapnya, silakan baca laporannya di bawah ini:

Unduh di sini